Pendiri Partai Gerindra Rahmat Sorialam Harahap meminta Bareskrim Polri mendalami dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/11/2026), ia menilai penelusuran itu dapat mencakup permintaan keterangan terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Namun Rahmat menegaskan pemeriksaan seseorang harus berdasar informasi dan petunjuk yang relevan.

Menurut dia, Teddy dapat dimintai keterangan apabila penyidik menemukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjelas perkara.

Pemeriksaan Harus Berbasis Bukti

Rahmat menanggapi desas-desus yang menghubungkan nama Teddy dengan dugaan penyadapan tersebut.

Ia menekankan pentingnya pemeriksaan berdasarkan bukti, bukan sekadar penyebutan nama.

Kesempatan memberikan keterangan, kata Rahmat, harus berlaku bagi siapa pun yang memiliki informasi terkait perkara.

Ia juga mengingatkan agar proses pemeriksaan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

"Kalau penyidik menilai Pak Teddy memiliki informasi yang bisa membantu memperjelas perkara, silakan dimintai keterangan. Prinsipnya berlaku untuk siapa saja.

Setiap informasi yang relevan perlu diuji, baik mengenai dugaan peran langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati," kata Rahmat.

Selain meminta pendalaman informasi yang melibatkan pihak terkait, Rahmat menyoroti kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan.

Menurut dia, alur penyampaian informasi tersebut juga perlu menjadi bagian dari penelusuran penyidik.

Rahmat menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Bareskrim Polri untuk menentukan siapa saja yang perlu dimintai keterangan serta kapasitas pemeriksaan masing-masing.

Penentuan tersebut, menurut Rahmat, harus berlandaskan bukti dan petunjuk yang dapat diuji.

Ia menilai penelusuran mengenai kemungkinan penyebaran hasil sadapan penting untuk memperjelas keterlibatan setiap pihak.

Penyidik perlu mengidentifikasi siapa yang menerima informasi tersebut apabila hasil penyadapan memang diteruskan kepada pihak lain.

Kejelasan mengenai peran setiap pihak, menurut Rahmat, berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan Presiden.

Dia meminta agar seluruh petunjuk relevan ditindaklanjuti tanpa perlakuan berbeda.

Rahmat turut menekankan bahwa pihak-pihak yang namanya disebut dalam perkara perlu memperoleh kesempatan menyampaikan keterangan sesuai prosedur hukum yang berlaku.