Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai interoperabilitas dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) dapat menjawab kebutuhan pemerintah daerah akan keterhubungan data.

Menurutnya, integrasi itu mendukung perencanaan pembangunan mulai tingkat desa, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11).

Ia menyoroti adanya missing link atau koneksi antardata kementerian dan lembaga yang perlu diperbaiki.

"Ada satu missing link di situ.

Sehingga kalau kami berpendapat, satu data ini mungkin fokusnya di interoperabilitas itu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11).

Integrasi Data untuk Perencanaan hingga Evaluasi

Tito menjelaskan, interoperabilitas memungkinkan sistem elektronik dan aplikasi yang dikelola masing-masing kementerian/lembaga saling terhubung dan bertukar data secara otomatis.

Keterhubungan itu dinilai dapat meningkatkan manfaat data untuk perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

Data dari tiap instansi dapat diolah terpadu sehingga menghasilkan dasar kebijakan yang lebih sesuai kebutuhan daerah.

Ia mencontohkan data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti inflasi dan pengelompokan desil yang dapat dihubungkan dengan data program sejumlah kementerian.

Kementerian yang dimaksud meliputi Kementerian UMKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pertanian.

Data tersebut juga dapat diintegrasikan dengan informasi milik pemerintah daerah agar kegiatan dan intervensi pembangunan lebih tepat sasaran sesuai kondisi wilayah.

"Kami melihat bahwa untuk memutus kesulitan-kesulitan itu, inilah pentingnya kita mengintegrasikan semua pemilik data. Ini diintegrasikan dalam satu sistem, yaitu Satu Data Indonesia," imbuh dia.