Komisi III DPR resmi menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset dari pemerintah pada Rabu (5/11).

Penyerahan itu dilakukan dalam rapat Komisi III yang dihadiri perwakilan pemerintah, termasuk Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto dan Wamenkum Edward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan terima kasih kepada perwakilan pemerintah yang telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.

Menurut Habiburokhman, RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung pada awal masa sidang II DPR hingga Desember mendatang.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyebut pengesahan RUU itu ditargetkan pada Rapat Paripurna 15 Desember.

Habiburokhman berharap Komisi III tidak memiliki agenda lain selain UU Perampasan Aset karena menjadi prioritas.

Poin Penting RUU Perampasan Aset

Eddy Hiariej memaparkan sejumlah poin penting dalam RUU Perampasan Aset.

Ia menyebut penerapan RUU ini bisa dilakukan tanpa putusan pidana terhadap pelaku berdasarkan mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan.

Namun, RUU tetap mengutamakan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, penguatan keadilan restoratif, serta perlindungan hak milik dan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pemerintah menyambut baik dan bersedia membahas RUU ini secara lebih mendalam dan komprehensif bersama DPR RI sesuai mekanisme pembahasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ada delapan poin penting pertimbangan pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.

Pertama, penegasan ruang lingkup perampasan aset pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.