Kedua, penyelarasan mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mekanisme tanpa putusan pidana dengan kriteria yang jelas dan terukur.

Ketiga, penguatan hukum acara yang meliputi penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemberkasan, pengajuan permohonan, pemanggilan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, pelaksanaan putusan, dan upaya hukum dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian.

Keempat, perlindungan hak asasi manusia dan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, termasuk mekanisme keberatan dan ganti kerugian.

Kelima, penataan pengelolaan aset tindak pidana oleh badan yang dibentuk presiden secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Keenam, penguatan pengawasan pelaksanaan perampasan aset melalui Badan Pengawas Perampasan Aset.

Ketujuh, penerapan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan lembaga pemangku kepentingan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pada setiap tahapan perampasan aset.

Kedelapan, kesiapan pendanaan, peraturan pelaksanaan, serta pembentukan kelembagaan yang diperlukan sebelum undang-undang ini mulai berlaku.

Sebelumnya, DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset selesai dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026.

Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal itu saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) atau Relawan Pati di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Dalam audiensi itu, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.

Dasco menyebut batas waktu paling lambat untuk RUU Perampasan Aset diketok di Paripurna pada 15 Desember 2026.

Mengutip laman DPR, komitmen tersebut dituangkan dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani pimpinan legislatif.

Dalam dokumen hasil audiensi, pimpinan DPR menyatakan komitmen pembentukan RUU Perampasan Aset selesai paling lambat 15 Desember 2026.

Pimpinan DPR juga menyatakan kesiapan mengundurkan diri dari jabatan apabila RUU tersebut belum dapat diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan.