Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan kekecewaannya atas dugaan penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut paparan Mabes Polri, target penyadapan bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga tokoh politik, ormas, media massa, hingga pengusaha.

Habib menegaskan, jika politikus memang disadap secara ilegal, pihaknya merasa dirugikan.

"Kalau memang kami disadap ya, secara ilegal ya, disadap secara ilegal ya tentu kami kecewa ya," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (5/11).

Ia mengaku kaget karena selama ini Komisi III terus mendukung dan membela Listyo saat menjabat Kapolri.

Habib bahkan pernah memuji Listyo sebagai Kapolri terbaik dalam sejarah pada 9 Juni 2026 dalam rapat pembahasan RUU Polri.

Pernyataan itu disampaikan sebelum RUU Polri disahkan.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu berharap Polri mengusut kasus ini hingga tuntas dan mengungkap semua pihak yang terlibat, termasuk dalangnya.

Saat ditanya soal keterlibatan geng Solo, Habib menegaskan penegakan hukum tidak pandang kelompok.

"Mau Geng Solo, Geng Oslo, ya hukum ya, hukum ya," katanya.

Namun, tidak diketahui siapa pihak yang dimaksud dengan geng tersebut.

Tiga Jenderal Jadi Tersangka

Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Mereka adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara Irjen Pol Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi.

Ketiga tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur pada periode 2025-2026.

Sejumlah nomor dimasukkan ke alat sadap milik Polri tanpa verifikasi, salah satunya nomor telepon Presiden Prabowo.

Temuan awal polisi menyebut korban lain mencakup menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara.

Selain itu, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman 6 tahun, serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman 8 tahun penjara.