Pengusaha tambang Samin Tan resmi menghadapi dakwaan melakukan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan.

Kasus ini terjadi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2025.

Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan yang sangat besar mencapai Rp17,74 triliun.

Surat dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis.

Jaksa menyebutkan bahwa aktivitas penambangan dan penjualan batu bara tetap berjalan meski izin telah dicabut.

Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara milik PT Asmin Koalindo Tuhup telah diakhiri.

Pencabutan izin tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 19 Oktober 2017.

Nilai kerugian negara secara rinci tercatat sebesar Rp17.745.627.652.570,30 berdasarkan laporan hasil audit resmi.

Dalam perkara ini, Samin Tan didakwa bersama sejumlah pihak lain dari perusahaan tambang serta instansi terkait.

Para terdakwa lain yang turut diseret mencakup direktur perusahaan, komisaris, general manager, hingga kepala kantor syahbandar.

Samin Tan diidentifikasi sebagai pemilik manfaat dari sembilan perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan.

Atas perbuatan tersebut, para terdakwa dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.