Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri untuk memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900 ribu.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus," ujar Indah dalam keterangan resmi tertulis, Kamis (5/11).

Penyaluran BSU mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknisnya.

Melalui aturan tersebut, penerima akan menerima dana Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan.

Total Rp900 ribu dibayarkan sekaligus pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.

Kriteria Penerima BSU 2026

Indah merinci kriteria penerima mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) pemilik NIK yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Calon penerima juga merupakan pekerja dengan batas upah maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara upah minimum berlaku (UMP/UMK) yang dibulatkan ke atas.

Penetapan nominal upah mengacu pada data gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir yang disetorkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Program BSU ini dikecualikan bagi anggota ASN, TNI, maupun Polri.

Sementara pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran akan menjadi prioritas utama penerima bantuan.

Kemnaker meminta perusahaan memastikan kecocokan data seluruh karyawannya karena proses validasi sepenuhnya bersumber dari basis data yang ada.

"Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," ujar Indah.