Meski mendukung integrasi data, Tito mengingatkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi UU SDI.

Salah satunya pembagian kewenangan antarkementerian dan lembaga agar penerapan kebijakan tidak tumpang tindih dengan ketentuan yang sudah berlaku.

Pertukaran data juga perlu memperhatikan keamanan negara, terutama untuk informasi yang bersifat sensitif.

Aspek keamanan siber menjadi perhatian dalam penerapan sistem yang menghubungkan data berbagai instansi.

"Kami kira demikian, kami dari Kemendagri tentu mendukung sepenuhnya Undang-Undang Satu Data Indonesia," tutupnya.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan beserta jajaran.

Hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.