Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto memunculkan kekhawatiran serius terhadap tata kelola intelijen serta perlindungan privasi.

Peristiwa ini memperlihatkan celah dalam aspek pengawasan internal dan kontrol akses perangkat hukum yang digunakan aparat.

Celah Akses dan Lemahnya Audit

Bareskrim Polri sebelumnya menemukan nomor telepon yang dimasukkan ke server Lawful Interception Management System tanpa prosedur penyelidikan sah.

Praktik tersebut terbongkar pada Oktober 2026 saat tersangka mencoba menghapus dokumen hasil intersepsi demi menghilangkan jejak digital.

Ahli keamanan siber Pratama Persadha menyatakan bahwa penambahan target semestinya melalui verifikasi berlapis dan tidak dikendalikan oleh satu pihak.

Fungsi pengajuan, persetujuan, hingga eksekusi penyadapan harus dipisah agar meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang.

Ketiadaan pengawasan independen berkala sepanjang tahun 2025 hingga 2026 turut memicu celah keamanan tersebut.

Kebocoran komunikasi kepala negara tidak hanya berdampak pada privasi, melainkan berpotensi memengaruhi posisi tawar diplomasi dan keselamatan nasional.

Pakar merekomendasikan audit menyeluruh terhadap seluruh peralatan intersepsi serta perbaikan sistem pengamanan komunikasi.