Komisi III DPR memberikan respons terkait proses hukum kasus penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kasus ini turut menyeret sejumlah pejabat dan Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang nomor teleponnya disadap secara ilegal.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

Ia meminta agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan dua perwira tinggi lain sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kedua perwira tinggi tersebut yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan para tersangka melakukan aksi penyadapan tanpa prosedur yang sah.

Aksi tersebut dilakukan selama periode 2025-2026 dengan memasukkan beberapa nomor ke alat sadap tanpa melalui verifikasi.

Nomor telepon Presiden Prabowo menjadi salah satu sasaran penyadapan tanpa adanya kaitan dengan proses penegakan hukum.

Sejumlah pihak lain juga tercatat menjadi korban penyadapan, mulai dari tokoh masyarakat, ormas, politikus, hingga media massa.

Para tersangka kini dijerat dengan ketentuan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, para tersangka dijerat dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait dugaan tindak pidana tersebut.