Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai tindakan penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pejabat tinggi termasuk kepala negara merupakan kejahatan terbesar dalam sejarah kepolisian.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud melalui siniar di akun Youtube resminya pada Selasa (3/11).

Tiga jenderal aktif kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Tiga tersangka tersebut meliputi eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Mantan Menko Polhukam itu mulanya mengira pelanggaran hukum paling berat yang pernah mencoreng institusi kepolisian adalah kasus Ferdy Sambo serta Teddy Minahasa.

Ferdy Sambo sebelumnya telah dijatuhi vonis hukuman mati akibat kasus pembunuhan Brigadir J pada 2023 silam.

Sementara itu, Teddy Minahasa dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup terkait kasus peredaran gelap narkotika.

Mahfud menyatakan bahwa kasus penyadapan ini jauh lebih biadab dan diduga memiliki kaitan dengan indikasi makar karena menargetkan kepala negara.

Ia mengaku merasa heran seorang pejabat tinggi kepolisian yang masih aktif berani melakukan tindakan penyadapan terhadap presiden.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penanganan terhadap perkara ini harus dilakukan secara serius oleh penegak hukum.

Sebelum kasus ini terungkap ke publik, Mahfud mengaku sempat memperoleh informasi mengenai penangkapan sekitar lima hingga enam jenderal aktif.

Para perwira tinggi tersebut kemudian diperiksa guna mengetahui pihak yang memberikan perintah untuk melakukan penyadapan ilegal tersebut.

Dari pemeriksaan itu, muncul pengakuan bahwa perintah penyadapan tersebut berasal dari Kapolri yang saat itu masih menjabat.

Listyo Sigit Prabowo kemudian dijemput pada tengah malam sekitar pukul 3 oleh Wakapolri dan Kabareskrim.

Berdasarkan informasi yang ia terima, Listyo sempat dilepaskan kembali pada keesokan harinya.

Mahfud menduga sempat terjadi proses tawar-menawar atau negosiasi dalam penanganan kasus tersebut sebelum akhirnya status tersangka ditetapkan.