Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan menghilangkan komponen biaya kendaraan untuk distribusi makanan dari pos operasional satuan pelayanan.

Kebijakan tersebut membuat pengadaan mobil atau kendaraan distribusi kini menjadi kewajiban yang harus disediakan oleh pihak mitra secara mandiri.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa fasilitas kendaraan tersebut sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab mitra sejak awal pelaksanaan program.

Aturan ini disamakan dengan kewajiban penyediaan bangunan dapur, peralatan memasak, serta perlengkapan makan bagi para penerima manfaat.

Penjelasan itu dikemukakan di tengah pembahasan petunjuk teknis pembiayaan operasional yang kini dipatok maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.

BGN menilai pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah potensi pemborosan anggaran akibat klaim biaya operasional yang sebelumnya melambung tinggi.

Pada skema terdahulu, sebagian dapur sempat mencatatkan biaya operasional hingga mencapai Rp10 ribu per penerima manfaat tanpa ada pagu ketat.

Melalui aturan baru ini, besaran operasional dihitung berdasarkan jumlah riil penerima layanan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran makanan.

Alokasi anggaran makanan tersebut ditetapkan sebesar Rp13 ribu untuk porsi kecil dan Rp15 ribu untuk porsi besar setiap harinya.

Perubahan juga terjadi pada skema insentif fasilitas dapur yang kini ditetapkan sebesar Rp2.000 per penerima manfaat berdasarkan mutu layanan.

Besaran insentif baru ini menggantikan aturan sebelumnya yang memberikan dana tetap sebesar Rp6 juta per hari kepada masing-masing mitra.

BGN memastikan pembatasan operasional tersebut tidak berdampak pada komponen gaji pengawas gizi serta pengawas keuangan di lapangan.

Kedua komponen gaji tersebut dipastikan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan terpisah dari plafon biaya operasional.

Pengelola satuan pelayanan diminta menjaga keteraturan perencanaan menu, pengadaan bahan baku, hingga distribusi agar kebutuhan pangan tercukupi.

Pemerintah menjamin para mitra tidak akan mengalami kerugian karena alokasi insentif tetap disesuaikan secara proporsional.