Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, baru-baru ini melontarkan pernyataan bernada keresahan terkait arah situasi nasional.

Ia menilai iklim perpolitikan di tanah air sudah bergerak ke arah yang terlampau liar dan mengkhawatirkan.

Komentar tersebut diungkapkan SBY bertepatan dengan menguatnya sorotan publik terhadap skandal penyadapan ilegal.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu berpandangan bahwa segala macam cara saat ini kerap dihalalkan demi merengkuh kekuasaan politik.

Menurutnya, para pelaku tidak lagi mempedulikan batasan moralitas maupun norma baik dan buruk.

Lebih lanjut, SBY mengaku cemas apabila atmosfer semacam ini pada akhirnya justru menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.

Warga negara dinilai bisa kehilangan rasa tenang serta kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di negeri sendiri.

Menghadapi situasi tersebut, SBY lantas menyampaikan permohonan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta agar kepemimpinan saat ini mampu menghidupkan kembali tradisi politik yang menjunjung tinggi keadaban.

Di sisi lain, Bareskrim Polri sebelumnya telah mengambil langkah hukum tegas dengan menetapkan sejumlah tersangka.

Kasus ini melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal kepolisian lainnya.

Ketiganya diduga terlibat dalam aksi penyadapan tanpa prosedur resmi yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo.

Aksi terlarang tersebut dilaporkan berlangsung sepanjang kurun waktu antara 2025 sampai dengan 2026.

Selain kepala negara, sejumlah target lain turut menjadi korban dari operasi penyadapan tanpa dasar hukum tersebut.

Para korban mencakup kalangan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, politikus, hingga pihak media massa.

Kini, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum berlapis terkait tindak pidana pencatatan ilegal dan pelanggaran regulasi ITE.