Kementerian Keuangan dipastikan tidak akan masuk sebagai salah satu pemilik saham PT Bursa Efek Indonesia.

Keputusan tersebut diambil untuk menjaga batasan yang jelas antara pihak regulator dan operator komersial.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan posisi kementeriannya berfungsi sebagai perumus kebijakan di sektor keuangan.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Bank Indonesia.

Meski tidak mengambil porsi kepemilikan, dukungan terhadap reformasi pasar modal tetap diberikan penuh.

Koordinasi intensif akan terus dilakukan untuk memantau pencapaian target reformasi bersama Otoritas Jasa Keuangan.

Aturan POJK Nomor 13 Tahun 2026 sebenarnya mengizinkan institusi negara seperti Kemenkeu memegang saham bursa.

Namun, Badan Pengelola Investasi Danantara justru menyatakan kesiapannya untuk mengambil porsi kepemilikan saham tersebut.

Proses masuknya badan pengelola investasi itu diproyeksikan terealisasi sebelum langkah penawaran umum perdana.

Langkah demutualisasi bursa sebelumnya telah disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut proses due diligence bagi investor baru sedang berjalan saat ini.

Mekanisme masuknya pihak luar tersebut kemungkinan besar melewati tahapan penerbitan saham baru atau rights issue.