Kementerian ESDM menyiapkan kewenangan bagi badan layanan umum tekMIRA untuk mengelola izin usaha pertambangan yang dikembalikan kepada negara.

Kebijakan tersebut mencakup tambang bekas izin yang mengalami penciutan atau pencabutan berdasarkan materi Ditjen Minerba.

Melalui kewenangan tersebut, tekMIRA dapat mengelola wilayah pertambangan yang kembali berada di bawah penguasaan negara.

BLU ini juga diperbolehkan menjalin kerja sama dengan badan usaha untuk menjalankan pengelolaan tambang tersebut.

Ditjen Minerba menilai pengelolaan tersebut berpotensi mengaktifkan kembali wilayah bekas izin pertambangan untuk kegiatan operasional dan produksi.

Pelaksanaannya akan mempertimbangkan kesiapan perusahaan mitra, ketersediaan infrastruktur, serta rencana kerja dan anggaran biaya.

Pengelolaan Pasokan Energi dan BLU Sektor

Rencana pemberian kewenangan kepada tekMIRA berkaitan dengan kebijakan pemerintah membentuk BLU sektor energi.

BLU sektor energi tersebut bertugas sebagai pengelola pasokan batu bara dan gas bumi bagi pembangkit listrik.

BLU tersebut mendapat tugas merekonsiliasi kebutuhan batu bara dan gas bumi serta menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan.

Selain itu, BLU juga melakukan pengadaan dan distribusi serta menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangkit, BLU sektor energi dapat membeli batu bara dari pemegang izin resmi.

Pasokan juga dapat berasal dari hasil produksi tambang yang dikelola langsung oleh BLU tersebut.

Pemerintah turut memasukkan instrumen lindung nilai untuk mengantisipasi perubahan harga batu bara dan gas bumi.