Badan Gizi Nasional secara resmi menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur Makan Bergizi Gratis sebesar Rp3.000 per penerima manfaat.

Kebijakan baru ini dikeluarkan untuk menekan potensi pemborosan anggaran negara.

Aturan yang diumumkan pada Rabu (4/11/2026) tersebut mengubah mekanisme pembiayaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pengeluaran dapur kini dihitung berdasarkan jumlah riil penerima yang dilayani.

Juru Bicara Badan Gizi Nasional Tysa Novenny menyatakan bahwa skema sebelumnya menggunakan sistem pembayaran berdasarkan pengeluaran aktual tanpa batas maksimal.

Skema lama tersebut dinilai berpotensi membuat pengeluaran melampaui pagu.

Melalui ketentuan terbaru, perhitungan biaya operasional akan mengacu langsung pada jumlah penerima manfaat di setiap satuan pelayanan. Pengelolaan anggaran dilakukan agar pembiayaan program berjalan selaras serta akuntabel.

Pemerintah juga menetapkan anggaran penyediaan makanan Makan Bergizi Gratis sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil. Sementara itu, anggaran untuk porsi besar ditetapkan sebesar Rp15.000.

Seluruh komponen pembiayaan yang meliputi bahan baku, biaya operasional, hingga insentif layanan diperhitungkan dalam periode satu bulan penuh.

Pengelolaan yang baik diyakini mencukupi kebutuhan porsi berkualitas tinggi.

Perubahan juga diterapkan terhadap besaran insentif bagi mitra penyelenggara satuan pelayanan. Jika sebelumnya mitra menerima pembayaran tetap Rp6 juta per hari, kini insentif ditetapkan Rp2.000 per penerima.

Pemberian insentif kini mempertimbangkan ketersediaan serta mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pembayaran tidak lagi menggunakan tarif harian tetap seperti sebelumnya.

Selain itu, kendaraan distribusi tidak lagi dimasukkan ke dalam komponen biaya operasional dapur. Penyediaan kendaraan, bangunan, serta peralatan memasak sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra penyelenggara.