Pemerintah menilai dugaan penyadapan elektronik ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tindakan yang membahayakan Presiden Prabowo Subianto.

Perkara tersebut disebut sebagai aksi makar karena menyangkut keamanan kepala negara.

Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Rabu (4/11/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa dugaan penyadapan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena menyasar kepala negara.

Aktivitas itu juga diduga melibatkan penghapusan bukti elektronik serta akses ilegal terhadap data sejumlah pejabat.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Prasetyo menegaskan bahwa tindakan penyadapan tanpa prosedur resmi memiliki konsekuensi serius.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk memproses Listyo dan tersangka lainnya sesuai prosedur hukum.

Pada Rabu (4/11/2026), Presiden juga mencopot Listyo dari jabatan Kepala Staf Kantor Kepresidenan.

Dugaan Penyadapan dan Proses Hukum

Selain Listyo, Bareskrim Polri menetapkan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini.

Dua perwira tinggi tersebut adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Istana.

Penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap dugaan penghapusan data dan akses ilegal terhadap informasi digital.

Aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026 dan dilakukan tanpa mengikuti ketentuan internal Polri.

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur pada tata cara penyadapan Polri di Perkap nomor 5 tahun 2010.

Penyidik juga memaparkan temuan mengenai penggunaan sistem pengelolaan penyadapan elektronik yang tidak melalui tahapan verifikasi.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka terancam sejumlah ketentuan pidana berdasarkan hukum yang berlaku.