Kasus dugaan penyadapan ilegal yang diumumkan Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026, menyita perhatian bukan hanya karena nama-nama tersangkanya, tetapi juga karena luasnya sasaran yang diduga disadap. Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto disebut termasuk dalam daftar itu.

Selain Presiden, sasaran dugaan penyadapan meliputi pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut penyadapan itu diduga dilakukan tanpa prosedur yang semestinya dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum.

Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penyidik menduga perbuatan itu terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.

Salah satu unsur yang didalami penyidik adalah dugaan penggunaan sistem LIMS. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tersebut tanpa verifikasi atau dasar penegakan hukum yang semestinya. Penyidik juga menemukan dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026.

Dari Kabar yang Beredar Menjadi Pengumuman Resmi

Sehari sebelum pengumuman resmi, kabar mengenai penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri sempat beredar luas di media sosial dan sejumlah media. Saat itu, pihak kepolisian menyatakan masih mengecek informasi tersebut, dan Kejaksaan Agung membantah kabar penangkapan oleh kejaksaan. Pengumuman Bareskrim pada Selasa malam kemudian memperjelas status hukum perkara ini: tiga tersangka ditetapkan dan ditahan, bukan sekadar kabar yang beredar.

Barang bukti yang disita meliputi 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Penyidik menyatakan masih mendalami peran masing-masing tersangka, sementara satu perwira lain, Irjen Slamet Uliandi, masih diperiksa sebagai saksi.

Semua pihak yang disebut dalam perkara ini tetap berstatus tersangka dalam proses penyidikan. Artinya, dugaan yang disangkakan masih harus dibuktikan melalui proses peradilan, dan keterangan resmi berikutnya dari Bareskrim akan menjadi acuan perkembangan kasus ini.