Empat personel Polres Sukoharjo dinonaktifkan dari jabatan masing-masing setelah muncul polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah.

Keputusan Polri pada Senin (2/11/2026) tersebut berkaitan dengan dugaan intimidasi terhadap santriwati dan pengasuh pesantren selama proses penindakan berlangsung.

Pemeriksaan Internal oleh Divisi Propam Polri

Personel yang menjalani pemeriksaan meliputi Kapolres Sukoharjo AKBP ADS, Kasat Reskrim Iptu AS, Kanit Pidum Ipda FA, dan Kanit PPA Ipda RAP.

Pemeriksaan dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri untuk mendalami dugaan pelanggaran etik selama proses penindakan di lapangan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pimpinan institusi.

Polri berkomitmen mendengarkan keluhan serta konsisten memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.

Selain pemeriksaan internal, Mabes Polri menyampaikan penyesalan mendalam dan keprihatinan atas dampak psikologis serta trauma yang dialami para santriwati.

Mutasi Jabatan di Lingkungan Polres Sukoharjo

Sebelumnya, Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena dicopot berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP. /2026 tertanggal 2 November 2026.

Ia dimutasi menjadi Perwira Menengah Stamaops Polri setelah peristiwa penggeledahan tersebut memicu perhatian publik.

Jabatan Kapolres Sukoharjo selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Boyolali.

Polemik bermula dari penggeledahan pondok pesantren pada Selasa (27/10) untuk menyelidiki kasus pembakaran dan perusakan warung di Desa Parangjoro.

Namun, tindakan aparat tersebut menuai kecaman karena muncul laporan dugaan intimidasi terhadap santriwati dan ustazah selama penggeledahan.