Bareskrim Polri membeberkan daftar target penyadapan tanpa prosedur yang sah dalam perkara hukum terbaru. Penyelidikan tersebut mencakup sejumlah sasaran mulai dari kepala negara hingga kalangan pengusaha.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyampaikan rincian tersebut saat menggelar konferensi pers di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026).

Nomor telepon Presiden Republik Indonesia tercatat menjadi sasaran utama dalam tindakan ilegal ini.

Selain itu, kelompok lain seperti pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, serta pengusaha turut disadap.

Dalam perkara yang sama, Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi kepolisian ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua perwira tinggi tersebut masing-masing adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik kepolisian sejauh ini telah meminta keterangan dari sepuluh orang saksi dan tiga orang saksi ahli. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti penunjang dalam penanganan kasus ini.

Barang bukti elektronik yang berhasil disita meliputi sebelas unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Seluruh barang tersebut kini diamankan guna melengkapi proses penyidikan.