Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerapkan pembatasan jumlah pengunjung yang hadir dalam persidangan.

Langkah tersebut diambil demi menjaga kenyamanan serta ketertiban ruang sidang.

Ruang persidangan tersebut hanya mampu menampung kapasitas maksimal 80 orang.

Agenda tersebut berkaitan dengan pemeriksaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi.

Jokowi dijadwalkan memberikan kesaksian atas perkara dugaan ijazah palsu.

Perkara hukum itu melibatkan Roy Suryo serta Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Kepala PN Jakarta Timur Efendi menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.

Pihak pengadilan tidak membedakan kelompok pendukung yang ingin menyaksikan jalannya persidangan.

Seluruh pengunjung dari berbagai kubu mempunyai hak yang sama untuk menonton.

Kendati demikian, aturan batas kapasitas wajib dipatuhi agar situasi tetap kondusif.

Efendi memastikan majelis hakim tetap bersikap netral dalam mengadili perkara tersebut.

Proses pembuktian akan berpedoman pada dakwaan jaksa penuntut umum.

Sementara itu, kepolisian turut memperketat pengamanan di sekitar gedung pengadilan.

Polres Metro Jakarta Timur menyiapkan tiga lapisan pengamanan berlapis.

Penebalan personel dilakukan untuk mencegah potensi gesekan antarkelompok pendukung.

Tiga area pengamanan tersebut mencakup bagian dalam, lingkungan, serta luar gedung.

Polisi juga menyediakan lokasi parkir terpisah bagi masing-masing kelompok massa.

Langkah pemisahan parkir bertujuan meredam risiko benturan selama persidangan berlangsung.

Jokowi dijadwalkan hadir memberikan kesaksian pada hari Kamis tanggal 5 November 2026.

Pemeriksaan perkara Roy Suryo diagendakan berlangsung pada pukul 09.00 WIB.

Adapun kesaksian untuk perkara Dokter Tifa dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB.