Pemerintah Indonesia menjadwalkan seluruh kegiatan ekspor komoditas sumber daya alam strategis memakai mekanisme satu pintu.

Pengiriman tersebut akan dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2027 mendatang.

Kebijakan ini dirancang guna memperkuat pengawasan perdagangan serta meningkatkan transparansi transaksi domestik.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan koordinasi bersama PT DSI berjalan dengan baik.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai pembukaan acara Minerba Convex 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Senin.

Lewat skema baru ini, pemerintah juga mengarahkan agar pengiriman komoditas langsung menuju negara pembeli.

Barang dikirim tanpa harus melewati wilayah atau pelabuhan transit guna menata jalur distribusi ekspor nasional.

Aturan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Masa peralihan kebijakan ditetapkan berlangsung dari tanggal 1 Juni 2026 hingga 31 Desember 2026.

Pada tahap awal penerapan, pengawasan dipusatkan pada tiga komoditas utama.

Ketiga komoditas tersebut meliputi batubara, minyak kelapa sawit mentah, serta paduan besi.

Pengaturan ini bertujuan mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor nasional.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat PT DSI sudah menganalisis ribuan dokumen pemberitahuan.

Nilai transaksi yang tercatat selama masa transisi tersebut telah melampaui US$ 14 miliar.