Tanpa tindak lanjut yang jelas, persoalan legitimasi ini diyakini akan terus memicu perdebatan di masyarakat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan.

Bukti yang dimaksud adalah kepemilikan ijazah atau sertifikat luar negeri milik Gibran yang setara SMA.

Kendati demikian, MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.

Perkara sengketa dokumen pendidikan ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal.

Subhan mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Sebelum kasasi diputus, MA sempat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

PTUN Jakarta sebelumnya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal tidak dapat diterima.

Majelis hakim menilai substansi sengketa pemilu bukan merupakan wewenang dari PTUN.

Putusan PTUN Jakarta itu sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui putusan banding.

Subhan kemudian memilih untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Langkah kasasi tersebut akhirnya menghasilkan putusan yang membatalkan keabsahan suket pendidikan Gibran.