Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka memunculkan persoalan besar.

Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan legitimasi jabatannya sebagai wakil presiden di pemerintahan saat ini.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai putusan itu membawa konsekuensi hukum yang serius.

Menurut Charles, putusan tersebut perlu ditindaklanjuti secara nyata melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait dokumen pendidikan tersebut melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

Melalui putusan yang diketok pada Jumat (30/10/2026) itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah.

Charles berpendapat putusan MA bersama putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat persoalan pemenuhan syarat pendidikan.

Persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat menjadi sorotan utama bagi calon presiden dan wakil presiden.

Ia menyebutkan terdapat dua mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh setelah adanya putusan hukum tetap tersebut.

Mekanisme pertama adalah Gibran memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Mekanisme kedua melibatkan langkah politik DPR melalui proses pemakzulan sesuai aturan ketatanegaraan.

Ia mengaitkan situasi ini dengan Pasal 7A UUD 1945 tentang pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Pasal tersebut mengatur pemberhentian jika yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Sementara itu, prosedur teknis terkait pemberhentian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 7B UUD 1945.

Charles menegaskan bahwa atas putusan pengadilan yang inkrah, pilihannya hanya berhenti atau diberhentikan.

Ia juga mengingatkan seluruh lembaga negara agar menunjukkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.