Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat peringatan untuk mencermati situasi pasar keuangan yang berlaku sebelum melanjutkan penerbitan obligasi daerah.

Surat utang yang direncanakan tersebut memiliki nilai mencapai Rp 5,6 triliun untuk mendukung berbagai pembiayaan pembangunan di wilayah Ibu Kota.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penentuan waktu penerbitan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi global serta suku bunga.

Menurut Suahasil, situasi global yang kurang stabil telah memicu kenaikan suku bunga pada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Kondisi tersebut wajib diperhitungkan secara matang oleh setiap pemerintah daerah yang berniat mencari sumber pendanaan melalui surat utang.

Kendati demikian, opsi penerbitan obligasi daerah tetap diizinkan asalkan dijalankan sesuai dengan seluruh ketentuan perundang-undangan.

Alternatif Pendanaan Melalui APBN

Selain menerbitkan surat utang mandiri, pemerintah pusat turut menawarkan alternatif pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Opsi dukungan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama jajaran pemerintah daerah guna membiayai proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Salah satu contoh dukungan APBN terlihat pada proyek Mass Rapid Transit Jakarta melalui mekanisme penerusan pembiayaan langsung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya sempat merencanakan penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun untuk kebutuhan pembangunan.

Menanggapi catatan dari pemerintah pusat, Pramono menyatakan bakal melakukan koordinasi lintas kementerian sebelum mengambil langkah lanjutan.

Proses koordinasi itu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan secara intensif.