Situasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi Polandia memanas usai penangguhan jabatan ketua lembaga memicu perseteruan politik antara pemerintah dan kelompok sayap kanan.

Polisi antihuru-hara dikerahkan untuk mengamankan gedung pengadilan di tengah aksi demonstrasi pendukung oposisi pada Jumat.

Puluhan aparat berjaga di pintu masuk MK ketika pendukung partai oposisi Law and Justice menggelar unjuk rasa memprotes pencopotan ketua MK Bogdan Swieczkowski.

Akun resmi MK Polandia di media sosial X menyebut peristiwa itu sebagai kudeta. Sejumlah demonstran juga meneriakkan kecaman kepada pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk.

Beberapa demonstran berusaha menerobos barikade pengamanan yang dibuat aparat. Kepolisian menyatakan telah menangkap tiga orang yang mencoba memasuki gedung pengadilan tersebut.

Perseteruan Politik dan Hukum

Pemerintahan Tusk dalam beberapa pekan terakhir berupaya mencopot para hakim MK yang ditunjuk oleh pemerintah Law and Justice pada periode 2015 hingga 2023.

Perselisihan ini turut berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai hukum Polandia dan Uni Eropa. MK Polandia kerap memutuskan peraturan nasional lebih diutamakan dibanding aturan Uni Eropa.

Di sisi lain, Uni Eropa menuding pengadilan tertinggi Polandia terlalu dekat dengan kekuatan politik nasionalis yang berkuasa saat itu.

Hakim Anna Korwin-Piotrowska yang mengumumkan penangguhan jabatan Swieczkowski mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan supremasi hukum.

Namun, keputusan itu ditentang oleh lembaga MK melalui akun X resminya yang menyatakan bahwa Swieczkowski masih menjabat sebagai ketua MK.

Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek menyatakan telah meminta pencabutan kekebalan hukum Swieczkowski dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski.

Perdana Menteri Donald Tusk turut membenarkan langkah tersebut dan menegaskan pemerintahannya berkewajiban memulihkan supremasi hukum di Polandia.