Pemerintah memperkirakan nilai insentif perpajakan akan mencapai Rp632 triliun pada 2027. Proyeksikan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta.

Estimasi tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai pembebasan dan fasilitas perpajakan tahun ini yang berada di angka Rp576 triliun.

Anggaran ini mencerminkan potensi penerimaan negara yang tidak dipungut demi mendukung dunia usaha.

Pengaruh Insentif terhadap Rasio Pajak

Suahasil menjelaskan bahwa pemberian fasilitas perpajakan tersebut turut memengaruhi perhitungan rasio pajak Indonesia. Tanpa berbagai keringanan ini, potensi rasio pajak secara teoretis dapat melampaui 13%.

Saat ini, rasio pajak Indonesia berada pada kisaran 10% hingga 11%. Pemerintah sengaja melepas sebagian potensi penerimaan tersebut untuk memberikan dukungan fiskal kepada berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pada 2027, Kementerian Keuangan memperkirakan porsi penerimaan yang tidak dikoleksi mencapai sekitar 2,26%. Angka ini sedikit meningkat dari estimasi tahun ini yang berada di level 2,24%.

Bentuk Fasilitas dan Sektor Penerima Manfaat

Berbagai keringanan diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema PPh final sebesar 0,5% dari omzet.

Skema tersebut berbeda dengan tarif normal PPh badan sebesar 22% untuk laba perusahaan.

Pemerintah juga memberikan pembebasan PPN untuk sejumlah barang dan jasa. Fasilitas ini mencakup rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kendaraan bermotor, hingga layanan pendidikan.

Sektor manufaktur menjadi penerima manfaat belanja perpajakan terbesar pada 2026 dengan estimasi mencapai Rp137,2 triliun. Sektor pertanian menyusul di posisi berikutnya dengan nilai Rp60,5 triliun.

Selain itu, industri perdagangan memperoleh fasilitas sebesar Rp55,3 triliun dan sektor jasa lainnya mencapai Rp53,5 triliun.

Sektor jasa keuangan serta asuransi juga diperkirakan menerima manfaat sebesar Rp52,1 triliun.

Fasilitas perpajakan turut diberikan kepada sektor konstruksi, kesehatan, dan transportasi umum melalui pembebasan PPN. Kebijakan ini menegaskan peran pajak bukan sekadar menarik uang, melainkan menggerakkan perekonomian.