Penyidikan kasus dugaan korupsi dalam transaksi ekspor dan perpajakan PT Toba Pulp Lestari merambah ke kantor PT IPPS di Jakarta Pusat.

Tim penyidik Kejaksaan Agung mendatangi lokasi tersebut untuk mencari berbagai bukti terkait praktik transfer pricing serta under invoicing.

Penggeledahan ini berlangsung dari hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB sampai Jumat tanggal 30 Oktober 2026 pukul 03.00 WIB.

Lokasi pemeriksaan terletak di lantai 11 Menara Batavia yang berada di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna memberikan keterangan resmi mengenai jalannya operasi penegakan hukum tersebut.

Tindakan hukum ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Jampidsus.

Operasi tersebut didasarkan pada dua surat perintah resmi yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Dokumen pertama bernomor PRIN-76/F. 2/Fd.

2/03/2026 tertanggal 9 Maret 2026 dan dokumen kedua bernomor PRIN-435/F. 2/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting serta berbagai barang bukti elektronik.

Salah satu barang yang disita petugas adalah telepon genggam yang memuat rekaman percakapan terkait perkara tersebut.

Selain menyita barang bukti, tim penyidik juga langsung melakukan penyegelan terhadap kantor PT IPPS.

Penyegelan turut diberlakukan pada pintu sebuah lemari yang berfungsi sebagai akses menuju ruangan tersembunyi di dalam kantor itu.

Kejagung sebelumnya telah menetapkan PT Toba Pulp Lestari sebagai tersangka korporasi bersama tiga orang tersangka perseorangan.

Tersangka perseorangan tersebut meliputi seorang direktur merangkap corporate secretary serta dua supervisor pemeriksaan pajak.

Kasus ini bermula dari kegiatan ekspor bubur kertas oleh perusahaan kepada pihak afiliasi di luar negeri serta penjualan produk secara lokal.

Perusahaan tersebut diduga mengecilkan nilai faktur serta memanipulasi kode Harmonized System untuk menyamarkan nilai produk.

Produk yang dikirim dilaporkan sebagai paper grade pulp, padahal barang sebenarnya merupakan dissolving pulp.

PT TPL juga diduga tidak menyerahkan dokumen transfer pricing serta menyampaikan laporan SPT Pajak Badan secara tidak benar.