Badan Gizi Nasional mengambil tindakan tegas dengan menutup secara permanen lebih dari 2.000 fasilitas penyedia makanan.

Langkah penertiban ini dilakukan usai ditemukan berbagai pelanggaran standar kebersihan serta indikasi penyimpangan dana.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan kebijakan tersebut di Jakarta pada hari Kamis, 29/10/2026.

Pemeriksaan lapangan menunjukkan banyak kondisi dapur yang sama sekali tidak layak untuk memproduksi makanan.

Petugas mendapati lokasi memasak yang berada tepat di bawah sarang burung walet.

Bahkan, ada pula fasilitas dapur yang berdiri sangat berdekatan dengan kandang babi.

Selain masalah lingkungan, pengelola tetap menerima pembayaran sebesar Rp6 juta per hari tanpa melihat jumlah porsi makanan.

Sertifikat Laik Higienis Sanitasi yang dimiliki juga tidak menjamin kelayakan operasional dapur di lapangan.

Petugas menemukan kasus penanganan bahan makanan yang menyalahi prosedur standar keamanan pangan.

Sisa ikan di Kabupaten Karo dibiarkan di luar lemari pendingin selama lebih dari 12 jam.

Temuan serupa terjadi di Cirebon terkait penggunaan telur puyuh rebus siap pakai yang tidak jelas asal-usulnya.

Sementara itu, pembelian bumbu kacang instan turut menjadi sorotan dalam praktik operasional dapur.

Dalam aspek keuangan, lembaga mencatat sekitar 400 rekening Virtual Account ganda yang menerima dana meski dapur belum beroperasi.

Penertiban rekening tersebut menghasilkan pengembalian uang negara sebesar Rp414 miliar ke kas negara.

BGN juga menyerahkan dugaan pemalsuan dokumen sertifikat sanitasi kepada pihak kepolisian untuk diproses secara pidana.