Direktorat Jenderal Pajak memberikan tanggapan resmi terkait kasus seorang mekanik di Tangerang yang ditagih tunggakan pajak mobil mewah.

Otoritas pajak menegaskan bahwa pengelolaan administrasi serta pemungutan pajak kendaraan bermotor berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Respon tersebut muncul setelah seorang pekerja bengkel bernama Yuda didatangi petugas Samsat karena namanya tercatat sebagai pemilik mobil McLaren.

Kendaraan mewah tersebut tercatat memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor selama dua tahun dengan nilai mencapai Rp137,44 juta.

Petugas Samsat Ciledug sebelumnya mendatangi kediaman Yuda untuk melakukan konfirmasi langsung mengenai kepemilikan mobil sport itu.

Mekanik tersebut merasa sangat terkejut karena tidak pernah merasa memiliki kendaraan mahal yang mencatatkan namanya tersebut.

Kondisi lingkungan tempat tinggal Yuda di sebuah perkampungan juga dinilai tidak sesuai dengan profil kepemilikan mobil mewah.

Samsat Ciledug akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah pemblokiran data terhadap mobil McLaren guna mengantisipasi penyalahgunaan data.

Sementara itu, pihak DJP menjelaskan bahwa pihaknya tetap memanfaatkan data dari berbagai sumber eksternal sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pemanfaatan data tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas perpajakan setelah melalui penelitian profil Wajib Pajak.