IMEF Prediksi Pendapatan Penambang Batu Bara Menurun jika rencana perubahan kebijakan kewajiban pasokan domestik resmi diterapkan.

Ketua Umum Indonesian Mining & Energy Forum Singgih Widagdo menjelaskan bahwa perubahan tersebut mengalihkan kewajiban pasokan ke sektor lain dengan harga tetap.

Dampak Perubahan Kebijakan DMO

Selama ini perusahaan tambang dapat memperhitungkan pasokan untuk pembangkit listrik tenaga uap captive smelter dalam pemenuhan kewajiban DMO.

Apabila skema itu diubah, penambang harus menambah pasokan untuk kelistrikan umum dengan harga US$70 per metrik ton atau industri semen senilai US$90 per metrik ton.

Singgih merujuk Peraturan Pemerintah No. 39/2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai landasan aturan tersebut.

Pasal 157 mengatur pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri dengan mengutamakan badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan dan industri strategis.

Kementerian ESDM menyatakan pemerintah sedang mengkaji perubahan cakupan penerima DMO tanpa menyertakan PLTU captive untuk smelter.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut pembelian untuk pembangkit tersebut mengikuti harga pasar.

Data Kementerian ESDM mencatat kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun dengan penugasan DMO yang telah disesuaikan.

Trendasia mencatat industri hilirisasi nikel mendominasi kapasitas PLTU captive nasional yang beroperasi pada 2026 sebesar 14,1 gigawatt.