Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Rabu.

Agenda utama pertemuan tersebut mencakup pembahasan perubahan anggaran dasar untuk mendukung langkah demutualisasi.

Perubahan anggaran dasar ini diperlukan agar sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Selain demutualisasi, rapat korporasi ini juga membahas penggunaan saldo laba ditahan.

Pemegang saham turut mendiskusikan rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku 2027.

Penggunaan laba ditahan berkaitan erat dengan pertimbangan pembagian dividen bagi para pemegang saham.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik sebelumnya menyampaikan bahwa keputusan dividen perlu memperhitungkan kebutuhan investasi.

Rencana masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai pemegang saham juga menjadi perhatian.

Pihak bursa menyatakan telah menerima surat minat investasi dari lembaga tersebut untuk dibahas bersama.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan menekankan pentingnya persiapan tata kelola yang matang.

Rencana Kepemilikan Saham Danantara

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik sebelumnya mengonfirmasi bahwa perseroan telah menerima surat minat investasi dari lembaga tersebut, meski besaran kepemilikan dan kepastian waktu realisasinya masih dibahas bersama para pemegang saham.

Surat minat tersebut memuat sejumlah kondisi yang saat ini tengah didiskusikan secara intensif.

Secara terpisah, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roeslani memperkirakan porsi kepemilikan lembaganya di bursa berada pada kisaran 5% hingga 10%.

Rencana tersebut tentunya tetap harus mengikuti ketentuan dan proses regulasi yang berlaku di industri pasar modal.

POJK Nomor 13 Tahun 2026 menetapkan batas kepemilikan saham bursa paling banyak 5%, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan yang melampaui batas tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan serta memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.

Otoritas Jasa Keuangan menekankan bahwa proses demutualisasi masih memerlukan persiapan korporasi yang matang, termasuk penyempurnaan pengaturan tata kelola.

Pengawas pasar modal juga mengingatkan pentingnya pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengembangan bisnis guna menjaga independensi bursa ke depan.