Rencana pemerintah untuk mengalihkan kewajiban pasokan domestik batu bara dari sektor smelter ke kelistrikan menemui kendala cadangan. Keterbatasan cadangan kelas menengah menjadi tantangan tersendiri bagi PT PLN (Persero).

Ketua Indonesia Mining and Energy Forum Singgih Widagdo menilai kebijakan tersebut tidak otomatis menyelesaikan masalah pasokan.

Tambahan volume dari pengalihan ini belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit.

Tantangan Kualitas dan Kebutuhan Pembangkit

Kebutuhan utama pembangkit listrik PLN didominasi oleh batu bara kelas menengah. Cadangan kategori tersebut saat ini hanya mencakup sekitar 15% dari total produksi nasional.

Pemerintah perlu memperhitungkan kedalaman cadangan serta jarak distribusi. Pengaturan volume produksi harus memperhatikan keseimbangan kebutuhan domestik dan pasar global.

Harga domestik sebesar US$70 per metrik ton juga dinilai tidak sejalan dengan biaya produksi. Penyesuaian harga tanpa upaya memperpanjang rasio produksi dikhawatirkan memicu risiko jangka panjang.

Kajian Kementerian ESDM Terkait PLTU Captive

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa lembaganya sedang mengkaji perubahan cakupan.

Pembangkit listrik tenaga uap captive smelter direncanakan berada di luar skema penugasan.

Pembangkit captive tersebut harus membeli batu bara berdasarkan harga pasar. Pemerintah menegaskan bahwa pasokan untuk fasilitas penunjang industri itu tetap terjaga.

Data Trendasia mencatat realisasi penugasan mencapai 254 juta metrik ton sepanjang 2025. Industri hilirisasi nikel menyumbang porsi terbesar dari total kapasitas operasional.