Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menyatakan keberatan atas langkah Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban.

Lembaga tersebut memberikan pelindungan kepada Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho terkait perkara dugaan pemerasan serta pencucian uang.

Keberatan itu disampaikan melalui tim kuasa hukum dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak Febrie menilai bahwa saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku terkait pelindungan.

Aturan yang dirujuk mencakup ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Surat keberatan tersebut juga telah diserahkan kepada pihak LPSK dengan tembusan langsung kepada majelis hakim persidangan.

Dalam agenda sidang hari ini, majelis hakim memerintahkan jaksa untuk melanjutkan pembuktian pokok perkara dugaan korupsi tersebut.

Proses hukum ini mencakup dakwaan pemerasan kepada pengusaha properti serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kurun waktu tertentu.

Dakwaan Pemerasan dan Pencucian Uang

Febrie diproses hukum atas dakwaan pemerasan sebesar Rp55 miliar kepada pengusaha properti Tan Kian terkait penanganan kasus korupsi di PT Asabri dan Jiwasraya.

Selain itu, ia juga didakwa melakukan pencucian uang hingga mencapai Rp350 miliar dalam periode tahun 2020 hingga 2026 bersama pihak swasta lainnya.