Mabes Polri mengajukan permohonan perlindungan saksi untuk enam orang personel tim monitoring kepada LPSK.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR.

Suyudi menjelaskan bahwa keenam orang tersebut bertugas sebagai anggota bagian Monitoring Center.

Mereka sebelumnya diperintahkan oleh eks pejabat Polri untuk melakukan penyadapan.

Penyidik secara resmi mengajukan permohonan perlindungan tersebut setelah melakukan koordinasi.

Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi dari personel Bagian Monitoring.

Kasus penyadapan ilegal ini terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2025 hingga 2026.

Pejabat yang menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring saat itu memberikan perintah lisan tanpa surat permohonan dari penyidik.

Perintah lisan tersebut berujung pada penyadapan sejumlah nomor telepon yang tidak berkaitan dengan prosedur penegakan hukum.

Pihak terkait kemudian memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyampaikan instruksi penyadapan.

Pelaku juga menginstruksikan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX.

Tindakan tersebut kemudian memicu kecurigaan di kalangan personel bagian monitoring hingga akhirnya dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri.