Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban membuka peluang memberikan pelindungan kepada pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator.

Peluang tersebut berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah jenderal.

Belum Ada Permohonan Justice Collaborator

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan lembaganya belum menerima permohonan dari pihak yang berstatus sebagai justice collaborator.

Sejauh ini terdapat delapan permohonan pelindungan yang diterima, namun seluruh pemohon masih berstatus sebagai saksi.

Lembaga tersebut tetap membuka kemungkinan menerima permohonan dari pihak dengan status berbeda seiring perkembangan perkara.

Penelaahan dan Koordinasi Kasus

Saat ini LPSK masih melakukan penelaahan terhadap delapan permohonan pelindungan yang telah masuk ke kantor mereka.

LPSK berkoordinasi dengan penyidik untuk memperoleh informasi lebih lanjut serta mendalami kebutuhan pelindungan para pemohon.

Proses penelaahan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, hingga situasi khusus yang dialami.

Pertimbangan itu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.