Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban menyatakan sedang menelaah permohonan dari Polri.

Permintaan itu berkaitan dengan perlindungan bagi enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Kasus tersebut melibatkan dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lainnya.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengonfirmasi bahwa lembaganya masih melakukan penelaahan secara mendalam.

Meski demikian, pihak LPSK belum dapat membeberkan identitas dari enam saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus akses dan informasi elektronik ilegal ini.

Para tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi kepolisian lainnya.

Temuan awal penyidik menunjukkan bahwa korban penyadapan juga mencakup para menteri, politisi, pengusaha, hingga tokoh masyarakat.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.

Tiga dari empat tersangka yang telah ditetapkan kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Sementara itu, satu tersangka lainnya tidak ditahan karena sedang dalam kondisi sakit.