Sikapi Polemik Syarat Gibran, PDIP Sambut Baik Komunikasi PKS
PDIP menyatakan kesediaan untuk berdialog dengan PKS guna membahas polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah politik tersebut dibahas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen pendidikan terkait.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyambut rencana PKS menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Persoalan ini berkaitan dengan putusan perkara Nomor 01/PHPU.
PRES-XXIV/2026.
Penilaian Etika dan Konstitusi
Hasto menilai putusan tersebut menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan pejabat negara di muka publik. Ia menyebut partai politik mendengarkan masukan dari para guru besar.
Di pihak lain, PKS menyatakan akan menjajaki sikap fraksi-fraksi di DPR. DPP PKS menugaskan fraksinya membangun komunikasi politik setelah masa reses berakhir.
Anggota Komisi II DPR Azis Subekti mengingatkan bahwa penyelesaian sengketa politik harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku. Ia menyebut proses demokrasi memiliki aturan dan tahapan yang jelas.
Pandangan Hakim Konstitusi
Dalam pertimbangan perkara yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, pada 6 Oktober 2026, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan mahkamah tidak menemukan dokumen ijazah.
Dokumen pendukung penyetaraan pendidikan Gibran hanya mencakup surat kehadiran, catatan akademik, dan penjelasan nilai.
Meskipun demikian, Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Hakim Konstitusi Liliek menjelaskan hal tersebut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi.
Mekanisme Konstitusional Pemberhentian
Azis Subekti menjelaskan bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.
Prosesnya melibatkan DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan MPR.
Ia menekankan bahwa sengketa mengenai wakil presiden tidak otomatis menjadi dasar pemberhentian presiden. Dasar tersebut harus diuji berdasarkan perbuatan atau keadaan presiden sendiri sesuai konstitusi.
Azis juga mengingatkan perhatian elite politik seharusnya kembali diarahkan pada kebutuhan masyarakat setelah proses pemilu selesai.
Waktu yang ada semestinya dipakai memperbaiki sekolah, membuka pekerjaan, dan menata pelayanan publik.
Update Terbaru
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB






