PDIP menyatakan kesediaan untuk berdialog dengan PKS guna membahas polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Langkah politik tersebut dibahas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen pendidikan terkait.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyambut rencana PKS menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Persoalan ini berkaitan dengan putusan perkara Nomor 01/PHPU.

PRES-XXIV/2026.

Penilaian Etika dan Konstitusi

Hasto menilai putusan tersebut menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan pejabat negara di muka publik. Ia menyebut partai politik mendengarkan masukan dari para guru besar.

Di pihak lain, PKS menyatakan akan menjajaki sikap fraksi-fraksi di DPR. DPP PKS menugaskan fraksinya membangun komunikasi politik setelah masa reses berakhir.

Anggota Komisi II DPR Azis Subekti mengingatkan bahwa penyelesaian sengketa politik harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku. Ia menyebut proses demokrasi memiliki aturan dan tahapan yang jelas.

Pandangan Hakim Konstitusi

Dalam pertimbangan perkara yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, pada 6 Oktober 2026, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan mahkamah tidak menemukan dokumen ijazah.

Dokumen pendukung penyetaraan pendidikan Gibran hanya mencakup surat kehadiran, catatan akademik, dan penjelasan nilai.

Meskipun demikian, Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Hakim Konstitusi Liliek menjelaskan hal tersebut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme Konstitusional Pemberhentian

Azis Subekti menjelaskan bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Prosesnya melibatkan DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan MPR.

Ia menekankan bahwa sengketa mengenai wakil presiden tidak otomatis menjadi dasar pemberhentian presiden. Dasar tersebut harus diuji berdasarkan perbuatan atau keadaan presiden sendiri sesuai konstitusi.

Azis juga mengingatkan perhatian elite politik seharusnya kembali diarahkan pada kebutuhan masyarakat setelah proses pemilu selesai.

Waktu yang ada semestinya dipakai memperbaiki sekolah, membuka pekerjaan, dan menata pelayanan publik.