Kementerian Keuangan menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan konsultan pajak memberikan layanan melalui kantor konsultan pajak.

Rencana tersebut disampaikan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan dalam diskusi bersama Ikatan Akuntan Indonesia.

Transisi dan Penguatan Tata Kelola Profesi

Penerapan ketentuan kewajiban praktik lewat kantor saat ini masih berada dalam masa transisi bagi para profesional.

Regulator menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan yang telah terbit menjadi fondasi awal untuk kebijakan lanjutan.

Aturan mengenai kantor konsultan pajak ini dirancang untuk memberikan pilihan bentuk usaha serta memperkuat tata kelola.

Bentuk kantor dapat berupa perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau perseroan terbatas di bawah kendali profesional berizin.

Pengaturan Kuasa Wajib Pajak dan Peran Asosiasi

PMK 44/2026 mengatur persyaratan menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sementara itu, PMK 55/2026 mengatur konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Vaudy Starworld turut membahas peran asosiasi dalam penyelenggaraan ujian profesi dan pengembangan profesional.

Selain itu, koordinasi dengan otoritas pajak di daerah juga terus dilakukan untuk memperkuat komunikasi dan pemahaman kebijakan.