Pemerintah memperketat perlindungan bagi pengemudi transportasi online lewat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Regulasi baru ini mewajibkan aplikator mencairkan pendapatan pengemudi secara langsung setelah layanan selesai.

Ketentuan pencairan dana secara seketika tersebut tercantum dalam Pasal 9 huruf k Perpres.

Selain pencairan langsung, aturan tersebut mengatur transparansi struktur biaya layanan dan pengelolaan algoritma yang adil.

Pasal 9 huruf b mewajibkan penyediaan informasi transparan mengenai komponen biaya jasa transportasi dan platform digital.

Perusahaan aplikasi juga diminta mendesain sistem otomatis berbasis algoritma yang akuntabel serta tidak diskriminatif.

Aspek legalitas turut ditegaskan melalui kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko bagi aplikator serta pengemudi.

Tanggapan Perusahaan Aplikasi Terkait Regulasi Baru

Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Hans Patuwo menyatakan dukungan penuh terhadap penerbitan peraturan tersebut.

GoTo menyebut skema komisi 8 persen untuk angkutan roda dua telah diimplementasikan sejak 1 Juli 2026.

Untuk layanan pengantaran barang dan makanan, pihak GoTo masih menunggu aturan pelaksana dari Kementerian Komdigi.

Di sisi lain, Maxim Indonesia menyoroti potensi dampak batas komisi tersebut terhadap keberlanjutan usaha.

Maxim berharap aturan turunan nanti mampu mempertimbangkan realitas operasional serta kepentingan semua pihak.