Pemerintah Indonesia tengah menggenjot persiapan untuk meraih status sebagai anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development.

Target bergabung dengan organisasi internasional tersebut dipatok bisa tercapai secara resmi pada tahun 2028 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa proses pemenuhan standar Indonesia kini telah mencapai kisaran 80 persen.

Meski demikian, pemerintah masih harus melengkapi sejumlah ketentuan melalui penyempurnaan beberapa peraturan perundang-undangan.

Tiga regulasi utama yang menjadi prioritas untuk diselesaikan mencakup aturan mengenai penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional.

Selain itu, pemerintah juga fokus menyelesaikan revisi Undang-Undang Statistik serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

Ketiga regulasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.

Aturan persaingan usaha yang dimaksud berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli.

Usulan revisi undang-undang tersebut sebelumnya telah diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada DPR.

Sementara itu, aturan mengenai penyuapan pejabat publik asing atau foreign bribery direncanakan masuk ke dalam revisi Undang-Undang Tipikor.

Seluruh rangkaian regulasi prioritas tersebut dijadwalkan rampung pada tahun depan demi memperlancar proses aksesi.

Sekretaris Jenderal OECD juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia untuk membahas perkembangan kuesioner dan misi pencarian fakta.

Di samping itu, pemerintah turut mengejar target penyelesaian perjanjian perdagangan internasional dengan Uni Eropa.

Perjanjian IEU-CEPA direncanakan dapat segera ditandatangani sebelum memasuki tahapan ratifikasi berikutnya.