PT Daya Energi Bersih Nusantara atau Denera saat ini menantikan penyelesaian revisi dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan pembangkit listrik tenaga sampah yang dikembangkan perusahaan masuk dalam peta jalan infrastruktur kelistrikan nasional.

CEO Denera Fadli Rahman menjelaskan bahwa perusahaannya telah mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait mengenai proses perubahan dokumen tersebut.

Meskipun masih berproses, tiga proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik dipastikan tetap terhubung dengan jaringan distribusi listrik PT PLN.

Integrasi Proyek dan Jaringan PLN

Fadli menyebutkan bahwa fasilitas pengolahan sampah di Denpasar Raya, Kota Bekasi, and Bogor Raya akan mengikuti penyesuaian rencana kelistrikan.

Kepastian penyambungan ketiga proyek tersebut didasarkan pada perjanjian jual beli listrik yang disepakati langsung dengan pihak PLN.

Integrasi ke jaringan distribusi perusahaan pelat merah itu disesuaikan dengan lokasi masing-masing proyek yang sedang berjalan.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa dokumen perencanaan kelistrikan dapat direvisi sesuai kebutuhan.

Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Harris menyampaikan bahwa penyesuaian regulasi terus dibahas untuk mengakomodasi target energi terbarukan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pembangunan pembangkit skala besar harus tercatat terlebih dahulu dalam dokumen resmi negara.

Pemerintah sendiri menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dalam dokumen perencanaan tersebut.

Sebagian besar kapasitas tambahan itu direncanakan berasal dari sumber energi baru terbarukan serta sistem penyimpanan energi.

Sementara itu, PLN sebelumnya memperkirakan kebutuhan kompensasi untuk menjalankan proyek pengolahan sampah mencapai sekitar Rp8,35 triliun per tahun.

Simulasi kebutuhan dana tersebut mencakup belasan proyek yang direncanakan di berbagai wilayah mulai dari Jakarta hingga Sulawesi.