Percepatan pembangunan energi bersih menjadi salah satu agenda utama Indonesia dalam konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki.

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) memaparkan sejumlah program transformasi ketenagalistrikan untuk memperkuat ketahanan energi.

Target RUPTL dan Pendanaan Internasional

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt.

Sekitar 76 persen atau setara 53 gigawatt dari tambahan kapasitas tersebut akan bersumber dari energi baru terbarukan.

Selain itu, PLN mengamankan komitmen pendanaan mencapai USD 2,9 miliar dari sejumlah lembaga pembiayaan internasional.

Komitmen Aksi Nyata dan Kedaulatan Energi

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa kehadiran Indonesia membawa pesan solusi iklim berskala besar.

Ia menegaskan pentingnya mengubah ambisi iklim menjadi tindakan nyata yang bermakna melalui tiga prioritas utama.

Prioritas tersebut meliputi penguatan ketahanan iklim, pemajuan aksi kolaboratif, serta penempuhan jalur strategis menuju net zero emissions.

Menurutnya, keberhasilan agenda iklim diukur melalui pelaksanaan program dan manfaat yang dihasilkan secara langsung.

Presiden COP31, Murat Kurum, turut menyoroti bahwa kebijakan iklim tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sektor energi, pangan, dan perkotaan.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah mendasar untuk menyelamatkan masa depan kemanusiaan di tengah tantangan global.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menjelaskan bahwa transformasi sektor ketenagalistrikan kini sudah memasuki tahap implementasi nyata.

PLN memastikan pasokan listrik tetap tersedia secara merata, andal, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Tanah Air.

Pemerintah juga mendorong program Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 gigawatt peak guna memperbesar penggunaan energi bersih domestik.

Inisiatif ini sekaligus bertujuan mengurangi ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor.

Dukungan pendanaan global senilai USD 2,9 miliar dari lembaga keuangan internasional akan memperkuat pembiayaan transisi energi sepuluh tahun mendatang.

Kemitraan strategis ini diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan energi bersih sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.