Sitti Husniah Talenrang menyatakan sikap pasrah setelah resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Gowa oleh Kementerian Dalam Negeri.

Ia memutuskan untuk tidak mengambil langkah hukum atau upaya perlawanan terhadap keputusan tersebut.

Alih-alih merespons putusan itu secara hukum, Sitti Husniah memilih untuk mencurahkan perhatiannya sepenuhnya kepada keluarga.

Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan pendapat terkait pemakzulan dirinya dari DPRD Kabupaten Gowa.

Proses pemakzulan itu berawal dari hasil investigasi Pansus DPRD Gowa yang mendalami tiga dugaan pelanggaran berbeda.

Pelanggaran tersebut mencakup dugaan perbuatan tercela terkait isu perselingkuhan yang sempat memicu unjuk rasa warga.

Selain itu, terdapat pula dugaan korupsi pada program pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp16 miliar.

DPRD juga mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pencabutan bantuan beasiswa program doktoral milik seorang mahasiswi.

Di luar hasil kerja Pansus tersebut, Husniah juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan TPPU oleh Kortas Tipidkor Polri.

Kemendagri kemudian menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, sebagai pelaksana tugas untuk mengisi posisi bupati.