Ia menilai aparat dapat menggunakan sejumlah metode untuk menelusuri kapan aktivitas pertambangan berlangsung, termasuk melalui analisis citra satelit.

Bukti tersebut dapat membantu membedakan kerusakan atau kegiatan pertambangan yang terjadi pada masa pemegang izin lama dengan aktivitas pemegang izin baru.

Dengan demikian, penentuan pihak yang bertanggung jawab dapat didasarkan pada bukti dan periode terjadinya pelanggaran, bukan semata-mata status kepemilikan izin saat ini.

"Masa galian lama yang tanpa izin kemudian dipertanggungjawabkan ke pemilik baru kan nggak fair.

Penerapan asas tanggung jawab mutlak yang kurang tepat tersebutlah yang dijadikan alat oleh aparat untuk menekan pemegang hak yang baru," ujarnya.

Sanksi Administrasi Harus Dihitung Fair

Lebih lanjut, Krisna turut menyoroti tentang pemberian sanksi administrasi terhadap pertambangan.

Menurutnya, perhitungan harus dilakukan secara fair.

Misalnya penghitungan kejahatan nikel yang dikalikan per tahun, sedangkan prinsip pertambangan nikel tidak mengenal panen berulang.

Artinya ketika nikel sudah habis tidak bisa ditumbuhkan kembali dalam waktu singkat.

Kondisi ini berbeda dengan kelapa sawit yang bisa dihitung secara tahunan.

Sebab, bisa panen berulang kali sesuai siklus panennya.

Dalam Kepmen ESDM No.391. K/MB.

01/MEM.

B/2025 disebutkan bahwa denda administrasi untuk komoditas nikel yakni Rp 6,5 miliar per hektare, Bauksit Rp 1,76 miliar per hektare, timas Rp 1,25 miliar per hektare, dan batubara Rp 354 juta per hektare.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025, sanksi administrasi berupa denda bagi perkebunan kelapa sawit yang terbangun di dalam kawasan hutan tanpa izin kehutanan ditetapkan sebesar Rp 25 juta per hektare.

"Seperti nikel misalnya, nikel digali barangnya enggak numbuh lagi, nunggu ribuan tahun lagi baru bisa jadi fosil dan digali, sehingga tidak boleh dihitung per tahun kalau terkait pertambangan," kata Krisna.