Wakil Ketua Umum Peradi Profesional Krisna Murti meminta penegakan hukum dalam pemberantasan mafia pertambangan dilakukan secara profesional, tegas, dan transparan.

Menurut dia, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan pertambangan perlu mendapat dukungan.

Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan kebocoran keuangan negara sekaligus memberantas praktik mafia pertambangan.

"Kita sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo yang akan menertibkan pertambangan agar para mafia ini tidak terus merajalela," kata Krisna dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10).

Krisna mendorong penguatan peran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) agar penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pertambangan berjalan sesuai aturan.

"Negara membentuk Satgas PKH kan dasarnya Perpres, maka Satgas PKH harus bener bener dijalankan penegakan hukumnya dengan baik dan benar, bukan dijadikan alat bargening penegak hukum," ucap dia.

Sorotan Asas Tanggung Jawab Mutlak

Krisna juga menyoroti penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam penanganan kejahatan lingkungan.

Asas tersebut memungkinkan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dibebankan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, dalam perkara yang memenuhi ketentuan hukum terkait.

Namun, ia mengingatkan penerapan asas tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di kawasan pertambangan.

Persoalan dapat muncul ketika pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) baru, padahal dugaan pelanggaran atau kerusakan terjadi saat tambang masih dikelola pemegang izin sebelumnya.

"Misalkan tambang itu sudah ada galian dari pemilik lama, harusnya dipertanggungjawabkan oleh pemilik lama kan dapat dibuktikan dengan berbagai cara, jangan kemudian menjadi beban pemegang IUP baru yang bisa dicek mulai kapan aktivitas pertambangannya dimulai," tutur dia.