DJP Kembangkan AI untuk Pantau Harta Orang Tajir, Ini Cara Kerjanya
"Dengan demikian, petugas pajak kami nantinya dapat melihat perubahan kekayaan saat perubahan itu terjadi, bukan setahun kemudian atau bahkan dua tahun kemudian," ujarnya.
Meski demikian, pengembangan kemampuan AI untuk membaca pemberitaan dan keterbukaan informasi korporasi tersebut masih berlangsung.
Dalam paparannya, Ibnu belum merinci jadwal penerapan penuh sistem maupun besaran potensi penerimaan pajak yang dapat diperoleh dari pemanfaatannya.
Selain pemantauan kekayaan individu beraset besar, Ibnu memaparkan pemanfaatan machine learning untuk mengidentifikasi risiko pajak di sektor kelapa sawit.
Ia menjelaskan setiap transaksi penjualan antarbadan usaha disertai faktur pajak elektronik.
Namun, setiap perusahaan dapat menggunakan deskripsi barang yang berbeda-beda sehingga informasi dalam faktur perlu dianalisis agar transaksi dapat diidentifikasi dan dibandingkan secara sistematis.
Melalui machine learning, DJP memanfaatkan data dalam faktur pajak elektronik untuk mengidentifikasi barang yang diperjualbelikan, jumlah atau volumenya, serta harga transaksi.
"Kami menggunakan machine learning untuk membaca faktur-faktur tersebut dan mengidentifikasi barang yang dijual, jumlahnya, serta harganya," kata Ibnu.
DJP kemudian mencocokkan data pembelian tandan buah segar oleh pabrik dengan perkiraan jumlah minyak sawit yang seharusnya dapat dihasilkan dari bahan baku tersebut.
Hasilnya dibandingkan dengan laporan penjualan pabrik.
Menurut Ibnu, ketidaksesuaian antara data pembelian bahan baku, perkiraan hasil produksi, dan laporan penjualan dapat menjadi petunjuk awal bagi petugas pajak untuk menindaklanjuti risiko yang ditemukan.
"Ketika angka-angka tersebut tidak sesuai, kami memiliki petunjuk yang jelas untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Ia menambahkan pendekatan serupa sedang diterapkan untuk sektor-sektor lain.
Namun, Ibnu tidak merinci sektor apa saja yang akan menjadi sasaran berikutnya maupun nilai potensi pajak yang dapat diidentifikasi melalui teknologi tersebut.
Ibnu menegaskan pemanfaatan teknologi tidak dapat berdiri sendiri dalam memperkuat administrasi perpajakan.
Menurutnya, penerapan teknologi perlu didukung sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang jelas, serta kepercayaan wajib pajak.
"Teknologi hanyalah sebagian dari solusi.
Kita juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan kepercayaan dari para wajib pajak," pungkasnya.
Update Terbaru
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






