Kronologi pembahasan Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 diungkapkan secara terbuka oleh mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Langkah ini diambil untuk membantah pernyataan Ahmad Doli Kurnia selaku mantan Ketua Komisi II DPR RI yang sebelumnya mengaku tidak pernah membahas pasal tersebut.

Rapat Konsultasi dan Penandatanganan Kesimpulan

KPU menyampaikan surat permohonan konsultasi rancangan PKPU kepada pihak DPR pada 19 September 2023.

Agenda rapat dengar pendapat atau RDP lalu dilangsungkan keesokan harinya untuk membahas draf aturan pencalonan capres dan cawapres.

Hasyim menyatakan bahwa materi pasal yang disorot tersebut awalnya berada dalam posisi Pasal 19 ayat (2).

Sejumlah masukan dari Bawaslu juga diterima dan dimasukkan sebagai bahan pembahasan selama rapat berlangsung.

Dokumen kesimpulan hasil rapat akhirnya disetujui bersama lewat pembubuhan tanda tangan dari pimpinan lembaga terkait.

Penandatanganan tersebut melibatkan Ahmad Doli Kurnia, Hasyim Asy'ari, perwakilan Bawaslu, Ketua DKPP, serta Dirjen Polpum Kemendagri.

Bantahan Tuduhan Penyelundupan Pasal

Berdasarkan dokumen resmi yang ada, Hasyim menegaskan bahwa tuduhan penyelundupan maupun manipulasi pasal adalah tidak benar.

Semua pihak yang hadir dalam RDP disebut mengetahui dan menyetujui keberadaan pasal tersebut tanpa ada catatan keberatan.

Di sisi lain, kuasa hukum Denny Indrayana Cs, Bambang Widjojanto, sempat melontarkan kritik keras terhadap pasal tersebut.

Kritik tersebut muncul usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Bambang menilai aturan itu sengaja diloloskan KPU untuk memuluskan langkah Gibran maju sebagai calon wakil presiden.