Pemerintah Indonesia tengah merencanakan pembentukan badan khusus yang fokus menangani rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Program ini dirancang dengan melibatkan sejumlah instansi penting seperti Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan rencana tersebut pada Jumat (09/10/2026).

Pemerintah saat ini masih melakukan pengkajian mendalam terkait bentuk kelembagaan yang paling tepat untuk menjalankan program ini.

Pilihan yang tengah dipertimbangkan mencakup pembentukan badan baru atau melakukan penguatan pada lembaga yang sudah beroperasi.

Menurut Yusril, aspek organisasi serta dukungan anggaran yang memadai menjadi kunci utama agar penanganan berjalan optimal.

Dalam rancangan yang sama, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga direncanakan ikut serta.

Keterlibatan aparat tersebut difokuskan untuk membantu proses pembinaan peserta agar bisa melepaskan diri dari ketergantungan.

Pemerintah bahkan mempertimbangkan penggunaan pulau-pulau tak berpenghuni sebagai lokasi khusus pusat rehabilitasi.

Di lokasi tersebut, para peserta akan mendapatkan pelatihan kedisiplinan serta keterampilan praktis seperti bertani atau menjadi nelayan.