Grab Indonesia mengonfirmasi bahwa perusahaan telah memberlakukan batas komisi maksimal sebesar 8 persen khusus untuk layanan ojek online roda dua.

Kebijakan pembatasan komisi untuk layanan GrabBike tersebut mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026.

Langkah korporasi ini dihadirkan sebagai bentuk respons nyata terhadap terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menyatakan bahwa pihaknya menghormati ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara itu, untuk layanan pengiriman barang dan makanan, perusahaan berencana menyesuaikan kebijakan dengan aturan turunan dari kementerian terkait.

Grab berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran aturan tersebut.

Koordinasi ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi serta keterjangkauan layanan bagi para konsumen.

Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa regulasi baru ini sudah mengakomodasi berbagai masukan dari sektor transportasi daring.

Maman menambahkan bahwa aturan tersebut juga menegaskan status hukum para pengemudi ojek online sebagai mitra resmi dari perusahaan aplikator.